Indeks
Amir Majelis Mujahidin Indonesia Ustad Abu Bakar Baasyir meminta agar partai-partai Islam Indonesia yang ada di parlemen, dapat bersikap oposisi terhadap segala kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam.
"Tidak boleh pakai sistem demokrasi, tetapi Allahkrasi, karena tidak ada musyawarah lagi untuk perintah Allah, kalau partai Islam gak tegas gak usah jadi partai Islam, " tukasnya dalam Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan yang diselenggarakan Forum Umat Islam bersama Hizbut Tahrir, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/8).
Menurutnya, perjuangan penegakan syariat Islam melalui partai politik dapat dilakukan asalkan partai politik tersebut paham dengan watak dan kewajiban dalam syariat Islam, yaitu Sami'naa Waato'naa.
Lebih lanjut Baasyir menegaskan, pelaksanaan musyawarah sesuai dengan ajaran Islam dapat saja dilakukan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yang belum ada ketetapannya dari Allah, namun itupun tidak bertentangan dengan Islam.
"Orang Islam kalau sudah persoalan syariat tidak boleh moderat, harga mati, " cetusnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih terlihat anti dengan ajaran Islam, dan selalu berupaya menentangnya, padahal itu sudah jelas dalam Al-Quran.
Baasyir menyatakan, selama 62 tahun merdeka, bangsa Indonesia telah dijejali oleh ajaran sesat tentang nasionalisme, sehingga ketika syariat Islam dikenalkan dianggap satu hal yang aneh.
Sementara itu, Juru Bicara HTI M. Ismail Yusanto menegaskan, sebagai salah satu ormas yang konsen dengan dakwah dalam penegakan syariat Islam dan khilafah, HTI berupaya memberikan penyadaran kepada umat bahwa sistem khilafah atau kepemimpinan Islam lah yang secara ideal dapat mengatur kehidupan masyarakat.
Ia menganggap, indikator peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan syariat Islam itu terlihat dengan animo umat Islam mengikuti konferensi khilafah internasional yang dihadiri oleh 100 ribu orang, yang digelar 12 Agustus lalu.
"Dakwah di Indonesia mudah untuk membangkitkan tauhid, ini negara muslim sekuler, maka umat Islam harus membangun ukhuwah dan syriat Islam, di sinilah substansi khilafah, " imbuhnya. (rz/novel)
"Tidak boleh pakai sistem demokrasi, tetapi Allahkrasi, karena tidak ada musyawarah lagi untuk perintah Allah, kalau partai Islam gak tegas gak usah jadi partai Islam, " tukasnya dalam Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan yang diselenggarakan Forum Umat Islam bersama Hizbut Tahrir, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/8).
Menurutnya, perjuangan penegakan syariat Islam melalui partai politik dapat dilakukan asalkan partai politik tersebut paham dengan watak dan kewajiban dalam syariat Islam, yaitu Sami'naa Waato'naa.
Lebih lanjut Baasyir menegaskan, pelaksanaan musyawarah sesuai dengan ajaran Islam dapat saja dilakukan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yang belum ada ketetapannya dari Allah, namun itupun tidak bertentangan dengan Islam.
"Orang Islam kalau sudah persoalan syariat tidak boleh moderat, harga mati, " cetusnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih terlihat anti dengan ajaran Islam, dan selalu berupaya menentangnya, padahal itu sudah jelas dalam Al-Quran.
Baasyir menyatakan, selama 62 tahun merdeka, bangsa Indonesia telah dijejali oleh ajaran sesat tentang nasionalisme, sehingga ketika syariat Islam dikenalkan dianggap satu hal yang aneh.
Sementara itu, Juru Bicara HTI M. Ismail Yusanto menegaskan, sebagai salah satu ormas yang konsen dengan dakwah dalam penegakan syariat Islam dan khilafah, HTI berupaya memberikan penyadaran kepada umat bahwa sistem khilafah atau kepemimpinan Islam lah yang secara ideal dapat mengatur kehidupan masyarakat.
Ia menganggap, indikator peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan syariat Islam itu terlihat dengan animo umat Islam mengikuti konferensi khilafah internasional yang dihadiri oleh 100 ribu orang, yang digelar 12 Agustus lalu.
"Dakwah di Indonesia mudah untuk membangkitkan tauhid, ini negara muslim sekuler, maka umat Islam harus membangun ukhuwah dan syriat Islam, di sinilah substansi khilafah, " imbuhnya. (rz/novel)
