Skandal Bank Century Bukti Rapuhnya Sistem Perbankan Nasional

HTI Press. Skandal bank century dinilai Hizbut Tahrir Indonesia Chapter Mahasiswa Kalimantan Selatan sebagai bukti dari kesekian kali rapuhnya sistem perbankan nasional yang berbasis ribawi dan birokrat yang berjiwa korup. Hal ini disampaikan HTI Chapter Mahasiswa Kalimantan Selatan dalam jumpa persnya di masjid kampus iain antasari Sabtu kemarin (5/12).

Mereka memberikan sudut pandang berbeda dalam mengurai skandal bank century yakni adanya masalah sistemik dalam kasus ini yang belum tersentuh oleh para pengamat ekonomi dan hukum nasional mereka juga mengkritik beberapa gerakan mahasiswa yang hanya menitik beratkan pada tuntutan diberhentikannya para rezim korup.

Padahal masalah sebenarnya adalah rusaknya sistem kapitalisme yang dianut indonesia sehingga sering kali perampokan uang negara seperti melalui pengucuran dana sangat besar kepada bank century menurut mereka akan terus terulang bila tidak diganti dengan sistem islam

Skandal ini juga menjadi momentum pembuktian bahwa sistem sekuler dan rezim korup yang tengah berkuasa memang tidak bisa dipercaya. Demikian papar Muhammad Syarafuddin - sekretaris HTI Chapter Mahasiswa Kalsel. Ia menambahkan hanya dengan sistem islam yang diterapkan secara totalitas oleh seorang khalifah lah indonesia akan benar-benar bersih dari rezim dan sistem yang juga korup.

Kegiatan ini langsung ditindaklanjuti dengan menggelar aksi damai untuk mengedukasi masyarakat tentang skandal bank century sekaligus mengingatkan mahasiswa lainnya tentang sumpah mahasiswa islam 18 oktober kemarin di jakarta tentang tuntutan penegakan syariah dan khilafah.

Para mafia peradilan itu telah mengobrak-abrik upaya penegakan hukum di negara ini. Mereka telah memperjualbelikan hukum di negara ini. Oleh karena itu kita juga dukung agar lembaga penegakan hukum kita harus direformasi supaya bersih dari para mafia peradilan ini. Terkait beberapa nama petinggi di lembaga penegakan hukum yang dicatutkan di rekaman Anggodo, kita menyarankan agar pimpinan lembaga tersebut harus berani mencopot pejabat pejabat tersebut, dan setelah dicopot diteruskan dengan penyelidikan. Kalau terbukti di pengadilan maka harus dihukum.